KABUPATEN BEKASI, JBP - Belum adanya pembentukan Ketua Fraksi Partai - Partai sejak terpilih sampai saat ini serta belum adanya perubahan papan nama Partai serta komisi di kantor DPRD Kabupaten Bekasi menuai tanggapan serius serta kritik tajam dan menohok dari LSM Padjajaram Siliwangi Nusantara (PSN) terkait kinerja Sekertaris Dewan dan para anggota dan Ketua sementara DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (07/10/2024).
"Hari ini kebetulan saya secara pribadi berkunjung ke Kantor Dewan, setelah memasuki ruangan Dewan..masuk ke Kantor Dewan ternyata saya sangat terkejut, karena pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bekasi yaitu pada tanggal 5 September sedangkan hari ini saya berkunjung ke kanroe Dewan tanggal 7 Oktober..saya sangat terkejut dan sangat menyayangkan sampai hari ini belum ada pelantikan DepinitipPimpinan anggota Dewan Kabupaten Bekasi," ungkap Wakil Ketua LSM Padjajaran Siliwangi Nusantara, H Hasan Basri saat dijumpai Awak Media di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, pada Senin (07/10/2024).
Lanjutnya," Sehingga setelah kami menyelusuri setiap ruangan..hari ini tidak ada ruangan tang resmi, ruangan wakil Ketua Dewan, ruangan Fraksi dan sebagainya. Sedangkan pelantikan sampai hari ini sudah 32 hari..pertanyaan kita..pertanyaan saya sebagai mewakili masyarakat Kabupaten Bekasi bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi?..kenapa ini bisa lambat sekali?..ada apa di balik semua?..kami sebagai masyarakat Bekasi menanyakan kepada Sekwan (Sekretaris Dewan) Kabupaten Bekasi..maksud dan tujuan kondisi seperti ini ada apa?," imbuhnya.
"Karena menurut kami kalau sampai hari ini belum ada pimpinan Dewan yang Depinitip , Dewan yang di lantik secara sah yang harusnya memimpin anggota Dewan Kabupaten Bekasi, kami mempertanyakan sampai sejauh mana kinerja anggota Dewan kita di Kabupaten Bekasi..saya sangat menyayangkan dan saya memohon kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Pemda Bekasi..tolong di simak, tolong di evaluasi ada apa di balik ini semua hingga sampai hari ini tidak ada pimpinan Dewan yang di lantik termasuk komisi-komisi yang ada di Kabupaten Bekasi..berarti sudah habis sebulan ..boleh saya katakan Dewan belon bekerja secara maksimal untuk menyerap dan melayani aspirasi masyarakat Kabupaten bekasi...yang mana pada hari ini ..pada tahun ini kita mengadakan Pilkada serentak termasuk di Kabupaten Bekasi..kalau Pimpinan Dewan saja sampai saat ini belum di lantik..tolong kepada pihak-pihak terkait, Muspida Kabupaten Bekasi tolong di sikapi dengan sebaik-baiknya. Ada apa ini semua sehingga menjadi bahan pertanyaan kami sebagai atas nama warga Kabupaten Bekasi," beber Wakil Ketua LSM PSN.
"Ini kalau kita bahasakan makan gaji buta terlalu kasar..kami atas nama masyarakat menyayangkan, bagaimana bisa bekerja dengan baik..bagaimana bisa bekerja dengan maksimal untuk masyarakat..kalau sampai hari ini Pimpinan Dewan saja belon di lantik sedangkan pelantikan sudah sebulan lebih, apa lagi akan ada persiapan untuk Anggaran APBNP, Anggaran perubahan tahun 2024 dan Anggaran untuk 2025..bagaimana menggodoknya..bagaimana mengevaluasinya kerja Dewan kalau hati ini saja Ketua Dewan belon di lantik, belon sah , belon Definitip," terangnya.
"Ya kalau melihat begini berarti yang kami pertanyakan tadi di balik ini ada apa?, sehingga sampai hari ini Pimpinan Dewan belon di lantik, belon sah..itu pertanyaan kita. Nah hari ini saya mohon kepada seluruh staik Holder yang ada di Kabupaten Bekasi..tolong..khususnya Sekwan yang bertanggung jawab masalah administrasi dan Anggota Dewan kinerjanya perlu di pertanyakan. Berarti kurang sigap terhadap masalah yang ada di kita khususnya masalah Anggota Dewan...apakah terbentur karena apa..apa karena Politik sehingga terkesan mengulur0ngulur waktu dan sudah sebulan lebih..jadi kinerjanyakan perlu di pertanyakan Anggota Dewan yang baru, belum terlihat sementara gajiannyakan sudah terima,"jelasnya.
"Jadi kesimpulannya, kami sebagai atas nama masyarakat Kabupaten Bekasi tolong dengan segera kepada Instansi terkait khususnya Sekwan Kabupaten Bekasi, Anggota Dewan kabupaten Bekasi..tolong kami minta seminggu ini tolong sekapi masukan dari kami..apabila seminggu kemudian belum juga ada Ketua Dewan yang di lantik..mungkin kami atas nama masyarakat akan melaksanakan aksi, melakukan upaya-upaya agar ini semua dapat terungkap...ada apa di balik ini semua," pungkas Wakil ketua LSM Padjajaran Siliwangi Nusantara.
Belum Terbentuk AKD, Golkar Dan PDIP Belum Teregistrasi
Sementara Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi terkait belum adanya pelantikan Ketua Dewan secara definitif serta terbentuknya fraksi-fraksi dan hal lainnya yang belum siap.
"Ya secara kelembagaan dia sudah aktif tapikan lembaga itu di dalamnya ada itu..ada namanya alat kelengkapan, jadi mereka tidak aktif karena alat kelengkapannya belum di bentuk seperti Banggar, Banmus, BK, Bapemperda jadi kedudukan dia dimana adanya..misalkan dia Anggota Dewan..dia ada dimana di alat kelengkapan Dewannya itu namanya AKD (Alat Kelengkapan DPRD), kalau di komisi..komisi berapa itu belum terbentuk," jelas E Yusuf Taufik (07/10/2024) di ruang kerjanya.
Lebih lanjut Ia menerangkan bahwa, "Itu kewenangan Dewan Depinitip..kewenangan ketua Dewan Depinitip..sampai sekarang lha belon ada..masih sementara...begitu," terangnya.
Terkait mengenai belum adanya aktifitas Anggota Dewan yang belum melaksanakan kegiatan sampai saat ini.
"Lha kan Dewan tugas fungsinya bukan hanya rapat..kan dia bisa ke konstituen di lapangan di daerah Dapil dia..begotu Dewan mah..enggak mesti harus di Kantor, Dewan tidak ada kewajiban ke kantor kecuali ada undangan rapat dan ada undangan paripurna ..kalau di luar itu enggak ada..dia kelapangan ke konstituen..jadi tidak ada kewajiban Dean untuk hadir di kantor,"tegasnya.
"Karena dia memang wilayah kerjanyakan penyusunan Ledislasi terus Bageting artinya dengan APBD ya..sama pengawasan. Nah pengawasan tuh mengawasi Peraturan Daerah dan mengawasi Peraturan Bupati," terangnya.
Ditanyakan tentang pengawasan yang di lakukan Dewan a[pakah termasuk mengawasi kinerja Bupati, wakil Bupati dan ASN.
"Kalau itu merupakan di dalam Peraturan Bupatinya ada bahwa kinerja itu harus di tegakkan dan dia wajib dan boleh dia melaksanakan pengawasan itu, misalkan Tim Komisi 1 tentang Aparatur.. itu bisa, tapi kalau sekarangkan enggak bisa dia kan..saya duduk dimana posisinya,,sekarang masih di konstituen dia Dapil berapa," tuturnya.
Ditanyakan berapa lama hal tersebut dapat teratasi dan para Dewan dapat mulai efektif bekerja.
"Ada dua usulan Pimpinan itu misalkan PKS dan Gerindra sudah ada..nah untuk PDIP dengan Golkar itu usulannya belum kami terima tapi katanya sih sudah di tanda tangani DPP tapi belum kami terima dan belum teregristrasi disini. Jadi yang terdaftar dua dan yang kurang dua. Kalau hari ini masuk ya mudah-mudahan Pimpinan sementara bisa Rapim langsung dengan Ketua- ketua Fraksi," ujar Yusuf.
"Ruangan di ABT ini ada 8 ruangan yang akan di renov oleh bagian umum tapi ada yang tetep di situ. Kalau Nasdem bergabung dengan PAN karena dia tidak cukup untuk membentuk Fraksi dia karena kurang jumlahnya berarti dia namanya Fraksi gabungan, PPP gabung dengan Buruh dan PBB namanya Fraksi Bintang Persatuan Buruh. sedangkan Nasdem dan PAN saya lupa, tapi ada namanya tuh," katanya seraya tertawa terkait kelupaan nama gabungannya.
Dirinya juga mengeluhkan terkait dengan persoalan usulan para Ketua Fraksi
"Sebenarnyakan banyak aspirasi dari anggota ingin segera di bentuk yang namanya alat kelengkapan itu supaya mereka dapat bekerja dengan maksimal..ya ini sedang kita komunikasikan dengan pimpinan sementara. Jadi kalau kendala yang signifikan sih enggak ya memang saat ini juga di Pemerintahan Daerah juga belum..masih berjalan ya, karena inikan untuk anggaran APBD perubahan juga sudah ketok palu..nah inikan tinggal jalan nih, cuman tinggal APBD yang 2025 yang murni ini insya allah rencananya akan di mulai 1 November 2024 ini pembahasannya, untuk APBD 2025 akan di bahas di bulan November dengan dead linenya akhir November harus sudah dipergunakan..selesai , kita masih punya waktu satu bulan ini kondolidasi, saya optimis akan selesai, ini tinggal menuju kesini aja..yang teregristrasi Gerindra dan PKS dan yang belum PDIP dan Golkar,"paparnya.
"Jadi itu semua tergantung komunikasi, biasanyakan dari komunikasi itu muncul kesepakatan. Kan komunikasi itu bisa sepakat bisa engga..bisa sepakat untuk tidak sepakat kalau komunikasi seperti itu..apalagi kalau tidak komunikasi lebih parah lagi. Tapi kalau komunikasi ada progres..jadi ini komunikasi sedang di bangun bukan di bangunkan, sebab masing-masing Partai punya cara berkomunikasi. Jadi yang dua itu dapat diduga ada komunikasi namun belum ada progres...progresnya lambat dan belum ada kesepakatan sementara di kejar Anggaran November, tapi saya optimis," tutup Plt Sekwan DPRD Kab.Bekasi, E Yusuf Taufik.
(Iwan Joggie) JBP
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar