Sabtu, 25 Maret 2023

Larangan Bukber, Sekjend PP GPI Nyatakan, 'Pemerintah Saat Ini Telah Dzalim Pada Ummat Islam!'


JAKARTA, JBP - Menyikapi surat edaran nomor: R-38/Seskab/DKK/03/2023, yang ditandatangani oleh Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Tentang  arahan terkait penyelenggaraan Buka Puasa Bersama.

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI) langsung bereaksi. Khoirul Amin selaku Sekretaris Jenderal PP GPI menyatakan bahwa Pemerintah saat ini telah dzalim terhadap ummat Islam.

"Ini adalah kebijakan Pemerintah yang menurut saya sangat tidak populis, dan dzalim terhadap ummat Islam," jawab Amin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (23/03/2023) malam.

Ia juga mencontohkan, bahwa banyak kegiatan yang menimbulkan kerumunan puluhan ribu orang. Diberi izin dan tidak dilarang, seperti konser musik dan pernikahan anak Presiden Joko Widodo.

"Seluruh rakyat Indonesia bisa lihat, kita dipertontonkan dengan pesta pernikahan anak Presiden Joko Widodo. Dimana puluhan ribu dan mungkin jutaan orang berkumpul, kenapa hal itu tidak dilarang? Giliran ummat Islam akan menjalankan Buka Bersama dilarang?" tanya Amin.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI). Masa Bakti 2007-2011 tersebut juga menyatakan, kebijakan pemerintah tersebut sangat melukai hati ummat Islam.

"Selain tidak populis dan dzalim, kebijakan Pemerintah yang melarang acara Buka Bersama di bulan Ramadhan ini. Jelas sangat melukai hati seluruh ummat Islam, kita ini mayoritas masak selalu di dzalimi," tegas Amin.

Khoirul Amin yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY). Periode 2005-2008 tersebut juga menyerukan kepada seluruh elemen ummat Islam untuk melawan kebijakan yang dianggap dzalim tersebut.

"Kepada seluruh ormas Islam dan ummat Islam yang ada di Indonesia, kita harus bersatu dan lawan kebijakan dzalim ini," tandas Amin.

"Sebagai Sekjend PP GPI, saya juga menginstruksikan kepada seluruh Kader dan Anggota GPI diseluruh Indonesia. Untuk menyatakan sikap perlawanan dan penolakan terhadap kebijakan pelarangan Buka Bersama tersebut," pungkasnya.
 
(*) JBP 
 
Sumber : DPP GPI 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar



Rapat DPSHP Digelar Kecamatan Tamara, Parpol Dinilai Tak Serius Administrasi,Camat: Jelas KTAnya?

KABUPATEN BEKASI, JBP - Rapat Pleno Terbuka di gelar Kecamatan Tambun Utara terkait "Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbai...

POSTINGAN TERUP-DATE